Mengurai Benang Kusut TKI

Ibarat serial bersambung, kisah tragis TKI seolah terus tersambung tiada habisnya. Desember 2017 lalu, Sutini, TKW asal Jember meninggal dunia di Malaysia akibat penyakit asma yang dideritanya. Usut punya usut, Sutini berangkat ke negeri jiran secara illegal, sehingga tidak mendapat pengobatan secara maksimal. "Ya, bagaimana lagi, kami masuk ke negeri Jiran Malaysia ini tidak resmi, mau dibawa kerumah sakit takut tertangkap”, Kata Sarmaji (40), Suami Almarhumah.

Satu bulan sebelumnya, Siti Romlah (35) asal Gumukmas, mengalami penyiksaan di Malaysia dan dipulangkan dalam kondisi sakit dengan bekas luka di beberapa bagian tubuhnya. “Saya sering mendapatkan perlakuan yang kasar dari majikan seperti disiram air panas, dipukul benda tajam dan benda tumpul yang ada di dapur,” Kata Siti. Selama lima tahun berkerja di Malaysia, dia hanya mendapat gaji Rp 5juta. Sisa gajinya selama lima tahun tidak dia peroleh. Padahal Siti Romlah berangkat secara resmi melalui jasa penyalur TKI, PT. Lia Central Utama.

 

Nasib serupa juga dialami Sani (50), TKW asal kecamatan Gumukmas. Sani hanya merasakan gaji tiga bulan pertama. Setelah itu, dia diisolir dan selama enam tahun bekerja tanpa digaji. Beruntung, berita tentangnya diketahui KBRI di Malaysia. Setelah dilacak dan dilakukan mediasi, Sani mendapat uang 22 ringgit atau 70 juta. Jumlah yang tak sepadan untuk pengabdian yang panjang. Sani pun dipulangkan ke Indonesia.

Benang Kusut Persoalan TKI

Jember merupakan salah satu kota penyumbang TKI di Jawa Timur. Di desa Sumbersalak, kecamatan Ledokombo misalnya, sekitar 700 orang atau 40% penduduknya menjadi TKI. Sementara di desa Dukuh Dempok, kecamatan Wuluhan ada 25% penduduknya menjadi TKI. Menurut kepala Desa Sumbersalak, ketersediaan lapangan pekerjaan di desanya memang minim.

Kemiskinan dan minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi satu-satunya alasan kuat menjadi TKI. Di Jember, ada angka kemiskinan naik 1800 orang (Radar Jember, 13/2). Sementara di Indonesia, ada sekitar 27,7 juta rakyat miskin (sindonews.com).

Namun sayang, niat suci mencari penghidupan di luar negeri tidaklah mudah. Banyak persoalan dan penderitaan yang dialami TKI. Padahal telah ada setidanya 41 aturan dan 18 institusi yang mengurus TKI.

Salah satunya adalah peraturan desa TKI. Miftahul Munir, kepala desa Dukuh Dempok, kecamatan Wuluhan, sempat mempresentasikan konsep ini dalam kegiatan Session United Nation Committee On Migrant Workers, di Markas Besar Perserikatan Bangsa (PBB) Jenewa Swiss. Perdes TKI adalah ujung tombak perlindungan terhadap TKI.  Setiap calon TKI pasti melewati birokrasi desa. Misalnya terkait KTP atau Kartu Keluarga. Jika desa memiliki peraturan desa yang melarang TKI di bawah umur berangkat, maka keberangkatan TKI di bawah umur bisa dicegah.

Sesederhana itukah? Faktanya, persoalan bukan hanya ada pada masalah administrasi di desa. Dan tanpa perdes pun, larangan TKI di bawah umur telah tertuang dalam Pasal 5 UU No.18 tahun 2017.

Perlu kita ketahui bahwa selama ini proses penyaluran TKI mulai dari perekrutan, pelatihan, transit dan penempatan tidak secara langsung dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi oleh PPTKIS atau Penyalur Jasa TKI. Setiap WNI punya hak untuk memilih pekerjaan baik di dalam atau luar negeri. Pencarian pekerjaan di luar negeri bisa dilakukan secara mandiri/perorangan atau melalui jasa PJTKI.

"Kalau Anda memiliki keterampilan profesional di bidang komputer, dan mau bekerja di luar negeri, Anda bisa mencari lowongan kerja di internet sendiri. Namun, TKI harus lewat PJTKI. Adanya monopoli oleh pihak swasta ini merupakan tindakan diskriminastif," kata Wahyu Susilo, aktivis Migrant Care. Ya, PJTKI memonopoli penempatan tenaga kerja yang sebagian besar berkecimpung di bidang keterampilan rendah, seperti pekerja rumah tangga.

Berdasar penelitian Migrant Care, PJTKI mendapat banyak keuntungan dari bisnis mereka. Dengan keuntungan yang besar, wajar banyak PJTKI bermunculan. Baik legal maupun tidak. BNP2TKI menyebutkan, hanya ada 486 PJTKI yang terdaftar.

Banyak kasus menimpa TKI karena abainya PJTKI. Menurut Anis Hidayah, PJTKI nakal ada di banyak tempat di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan berlokasi tidak jauh dari kantor pemerintah. Itu sebabnya dia menyayangkan fakta tersebut. “Pemerintah itu tahu, tapi membiarkan adanya tindakan ketidakmanusiawian itu,” ujarnya (tempo, 6/11/14).

Persoalan perbedayaan budaya, bahasa dan tingkat pendidikan menjadi masalah berikutnya ketika TKI berada di luar negeri. Ini membuat mereka rentan menghadapi penganiayaan, pelecehan atau penyiksaan. Meskipun sebelum berangkat ke luar negeri mereka telah diberi pelatihan dan sertifikat bagi yang lulus kompetensi. Namun karena pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, sertifikat itu pun mudah diperjualbelikan.

Upaya pemerintah Indonesia untuk mengadakan perjanjian bilateral mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari Konvensi Perlindungan atas Hak-hak Buruh Migran dan Keluarganya dengan negara penerima TKI pun bisa menjadi nihil jika negara penerima tidak meratifikasi.

Akar masalah TKI

Nampak jelas bahwa akar masalah TKI adalah karena lemahnya peran negara. Negara tidak mampu mengentaskan kemiskinan, negara tidak mampu membuka lapangan pekerjaan yang luas. Di saat lebih dari 7 juta rakyat menganggur, pemerintah justru membuka kemudahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Mungkin, menerima tenaga kerja asing lebih mudah ketimbang harus susah payah meningkatkan kualitas SDM anak bangsa. Namun dalam jangka panjang, ini akan menghancurkan negara kita sendiri.

Pada saat yang sama, negara melepaskan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan rakyat dengan hanya berfungsi sebagai perantara bagi rakyat dengan pencari tenaga kerja di luar negeri. Inilah konsekuensi dari penerapan sistem demokrasi-kapitalis yang menjadikan hukum buatan manusia dan berbagai kesepakatan-kesepakatan internasional sebagai panglima.

Sulit bagi negara untuk mencegah rakyanya menjadi TKI ketika konvensi internasional tentang Pekerja Migran tahun 1990 justru menekankan bahwa hak pekerja migran dan anggota keluarganya diantaranya adalah kebebasan untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara asalnya. Terbukti, ketika pemerintah menetapkan kebijakan moratorium TKI yang berprofesi sebagai PRT  ke-19 negara, divisi pekerja migran PBB memprotes dan mengatakan ini adalah bentuk diskriminasi. Padahal moratorium itu ditetapkan untuk melindungi rakyat Indonesia.

Dalam Islam, keterikatan negara bukanlah pada perjanjian atau kesepakatan internasional, tapi pada hukum-hukum Allah. Negara dalam Islam memiliki dua fungsi utama yakni sebagai ra’in (pengurus/pemelihara) dan junnah (perisai/penjaga). Bukan sekedar sebagai perantara bagi terpenuhinya hajat rakyat. Sudah saatnya kita kembali kepada Islam –dalam mengelola negara- yang telah Allah hadirkan sebagai rahmat bagi semesta alam.[]


sumber gambar : sindonews

Tidak ada komentar:

Posting Komentar